Ketika saya menulis posting kali ini, masih sayup-sayup terdengar suara penghitungan suara di TPS yang berjarak hanya beberapa rumah. Hari ini provinsi di mana saya tinggal untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan gubernur secara langsung. Saya tidak berpartisipasi. Pertama, saya baru mencapai usia pemilih dua hari yang lalu, sehingga praktis belum terdaftar sebagai pemilih. Kedua, jika terdaftar sekali pun, saya tidak tahu akan memilih siapa.
Apa yang membedakan minggu-minggu ini dengan minggu-minggu lainnya hanyalah tumbuhnya baliho di mana-mana, memampang wajah pasangan calon gubernur dan wakilnya. Persis seperti iklan restoran fast-food di sebelahnya yang sedang mempromosikan menu paket hemat. Bahkan iklan fast-food itu jauh lebih informatif daripada gambar dua orang berjas itu. Maksud saya, iklan fast-food itu sama-sama menempatkan ilustrasi, seporsi nasi dengan dua potong ayam goreng tepung dan segelas softdrink plus harganya. Namun saya bisa dengan langsung mempertimbangkan bahwa paket hemat tersebut memang mampu mengenyangkan perut dan harganya lebih murah daripada restoran saingannya dan suatu saat mungkin saya akan mampir untuk makan di sana. Sedangkan baliho pasangan calon kepala daerah tadi? Saya cuma tahu wajah mereka, nomor urut mereka, akronim nama mereka, dan slogan mereka. Cuma itu. Membingungkan dan tidak jelas. Saya tidak memperoleh alasan yang jelas mengapa harus memilih mereka. Mungkin lain kali mereka perlu merekrut tim marketing restoran fast-food untuk menciptakan strategi kampanye yang lebih menjual. 
Baiklah, marilah meninggalkan strategi kampanye yang bukan ruang lingkup kita. Ini tentang sesuatu yang lebih banyak menyangkut hidup kita.
Ini adalah pertama kalinya provinsi ini memilih gubernur secara langsung. Ada tiga pasangan yang bersaing: gubernur yang sedang menjabat, tokoh nasional yang pernah menjadi calon wakil presiden, bahkan aktor film action. Dari berbagai media, saya bisa melihat betapa besar harapan masyarakat dengan adanya pemilihan ini. Semua sudah lelah dengan kondisi ekonomi saat ini; kemajuan, itulah yang diinginkan semuanya.
Sayang, banyak di antara kita yang masih hidup di Negeri Dongeng. Mereka ikut mencoblos, dan berharap gubernur baru adalah Nirmala yang dengan mengayunkan tongkat wasiat sambil berucap “Simsalabim!” akan menciptakan keajaiban. Ya, mereka menganggap hanya dengan mencoblos gubernur baru, segala-galanya akan berubah.
Masyarakat kita masih memandang demokrasi dalam perspektif begitu sederhana: mencoblos dalam pemilu. Selesai mencoblos, kewajiban pun tuntas; sang pemimpin yang terpilih dibiarkan mengemban tugas pemerintahan begitu saja hingga pemilu selanjutnya tiba.
Salah satu mata rantai yang hilang dalam demokrasi kita adalah partisipasi masyarakat. Demokrasi dianggap mewah dan tidak dijalankan setiap hari: ia hanya dilaksanakan lima tahun sekali dan dirayakan besar-besaran dengan biaya bertrilyun rupiah sebagai pesta demokrasi. Dan setelah pesta itu selesai, semua kembali pada rutinitas masing-masing, lupa dengan pemimpin yang terpilih, hingga tiba pesta berikutnya.
Tidak heran partisipasi politik masyarakat kita masih rendah. Prioritas utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar besok bisa makan, bisa membayar uang sekolah, bisa beli minyak tanah untuk masak, bisa beli bensin. Tentu memikirkan apa kerja pemerintah ada di bawah semua itu. Perubahan seperti apa yang akan terjadi tanpa masukan dan pengawasan masyarakat dalam proses pembutan kebijakan?
Gubernur baru saja, menurut saya, tidak akan membawa perubahan signifikan. Memang ada program-program yang dijanjikan sejak kampanye. Namun staf pemerintahan masih yang itu-itu juga, tidak mungkin terjadi peningkatan kapasitas kerja yang tiba-tiba. Satu-satunya yang bisa diubah adalah etos kerja yang baru dalam kantor pemerintah, bagaimana pemimpin yang baru bisa mendorong stafnya untuk bekerja lebih efisien dan tak kenal lelah dalam melayani masyarakat.
Perubahan yang signifikan tidak akan terjadi hanya dengan adanya gubernur yang baru. Masyarakat yang dipimpin masih itu-itu juga, dengan perilaku yang juga begitu-begitu saja. Pemimpin baru memang membawa program-program baru serba canggih, namun apa gunanya jika perilaku masyarakat masih seperti dulu dan enggan ikut berubah? Tidak ada yang jelek dari Perda K3, tapi ketidakpedulian masyarakat untuk mengubah perilakunya telah menggagalkan kebijakan ini. Sekali lagi, gubernur baru tidak akan membawa perubahan signifikan.
Bodoh jika kita melepaskan tanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan perubahan pada walikota baru, gubernur baru, presiden baru, atau pemimpin baru di tingkat manapun. Itulah sebabnya berkali-kali kita mengganti pemimpin dan kondisi yang kita rasakan masih begini-begini saja. Kita sudah tertinggal jauh dibandingkan bangsa-bangsa lain, yang harus kita lakukan adalah berlari dua, tiga kali lebih cepat dari yang sekarang. Mulai dari diri kita sendiri.
Coba introspeksi, adakah keinginan kita untuk berubah? Apa yang telah kita lakukan selain sekedar mencoblos? Maukah kita mengubah etos kerja yang kita miliki saat ini untuk bekerja lebih produktif? Bisakah kita meluangkan waktu sejenak untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan?
Selamat dalam pemilihan umum kali ini lebih tepat tidak ditujukan untuk gubernur baru yang terpilih, melainkan kepada masyarakat. Selamat berubah.
apa kata dunia?